Perbandingan Sistem Ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Persoalan-persoalan ekonomi pada hakekatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan alat-alat/sumber pemenuh/pemuas kebutuhan, yang berupa faktor- faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan (skill) menjadi barang dan jasa.

Seperti yang kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem ekonomi kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi, maka yang dijadikan kriteria adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan.
Pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang sebaiknya di diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung, hal ini tecermin dari perkembangan pemikiran tentangsistimekonomipancasilaSEP.         
Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. Bung Hatta menyusun pasal 33 didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sitem ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi yang baik harus berasaskan kekeluargaan.
Pemikiran Wipolo disampaikan pada perdebatan dengan Wijoyo Nitisastro tentang pasal 38 UUDS (pasal ini identik dengan pasal 33 UUD 1945), 23 september 1955.menurut Wilopo, pasal 33 memiliki arti SEP sangat menolak sistem liberal, karena itu SEP juga menolak sector swasta yang merupakan penggerak utama sistem ekonomi liberal-kapitalistik.

Menurut Mubyarto, SEP adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan juga sosialis. Salah satu perbedaan SEP dengan kapitalis atau sosialis adalah pandangan tentang manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai mahluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja. Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di hadapan School of Advanced International Studies di Wasington, AS Tanggal 22 Februari 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah suatu macam ekonomi campuran. Lapangan-lapangan usaha tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha swasta.

B. Tujuan

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk:

1.      Mengetahui perkembangan sistem ekonomi Indonesia

2.      Mengetahui perbedaan dari setiap sistem ekonomi yang ada

3.      Menambah wawasan mengenai sistem ekonomi

4.      Memenuhi tugas makalah sistem ekonomi

C. Rumusan Masalah

1.   Sistem Ekonomi apa yang dianut oleh Indonesia?

2.   Bagaimana sistem ekonomi itu terbentuk?

3.   Apa latar belakang Sistem Ekonomi Indonesia?

4.   Apa perbedaan sistem ekonomi kapital, sosialis dan campuran?

D. Manfaat

1. Penulis dapat memahami perbedaan sistem ekonomi yang ada

2. Menjadi wawasan bagi penulis

SISTEM EKONOMI

A. Pengertian Sistem Ekonomi

Istilah “sistem” berasal dari perkataan “systema” (bahasa Yunani), yang dapat

diartikan sebagai: keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Pada dasarnya

sebuah sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek (atau

objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu (Dumairy, 1996).

Suatu sistem muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhankebutuhannya.

Pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi akan

memunculkan sistem yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia yang bersifat dasar

(pangan, pakaian, papan) akan memunculkan suatu system ekonomi.

Berikut adalah pengertian Sistem Ekonomi menurut para ahli antara lain :

1. Menurut Dumairy (1996), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur

serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat

kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula

bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan

dengan falsafah, padangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem

ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem

kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideology

kehidupan masyarakat di suatu negara.

2. Tom Gunadi (1985). Sistem perekonomian adalah sistem sosial atau

kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai

kemakmuran.

3. Suroso (1997). Dilihat dari tujuannya, sistem ekonomi merupakan usaha untuk

mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Karena meningkatkan kesejahteraan rakyat itu merupakan salah satu

tujuan dari politik nasional, maka dengan demikian sistem perekonomian pada

dasrnya merupakan bagian dari sistem politik nasional.

4. Gregory Grossman dan M. Manu mengatakan bahwa :“Sistem ekonomi adalah

sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unitunit

dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja

saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu

yang saling menopang dan mempengaruhi.”

5. Menurut Bapak Ekonomi yaitu Adam Smith (1723-1790): system ekonomi

merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan

hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan berbagai macam pemaparan mengenai sistem ekonomi dari berbagai

sumber maka dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang

mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda.Hal itu disebabkan setiap Negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi SDA yang berbeda-beda. Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan system ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur factor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi.

B. Macam-macam Sistem Ekonomi

Di dunia ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang diterapkan oleh Negara.

Sitem ekonomi tersebut antara lain sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi

liberal/pasar/bebas, sistem ekonomi komando/terpusat/etatis, dan sistem ekonomi

campuran.

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh

masyarakat tradisional secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dantenaga kerja. Dalam sistem ekonomi ini pengaturan ekonomi dimapankan menurut pola tradisi, yang biasanya sebagian besar menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi (Rintuh, 1995).

a. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional

Sistem Ekonomi tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana.

2) Hanya sedikit menggunakan modal.

3) Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang).

4) Belum mengenal pembagian kerja.

5) Masih terikat tradisi.

6) Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran.

b. Kebaikan sistem ekonomi tradisional

Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut:

1) Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat.

2) Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul.

3) Tidak individualistis.

c. Kelemahan sistem ekonomi tradisional

Selain memiliki berbagai kelebihan sistem ekonomi tradisional juga memiliki

kelemahan, yaitu:

1) Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah.

2) Mutu barang hasil produksi masih rendah.

Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut system ekonomi tradisional,

namun di beberapa daerah pelosok, seperti suku Badui dalam dan suku Bugis masih

menggunakan sistem ini dalam kehidupan sehari-hari

2. Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas/Kapitalis)

Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi

mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada

mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Model sistem

ekonomi ini merujuk pada perekonomian pasar persaingan sempurna. Model ini

seluruhnya khayal (Gregory Grossman, 2004: 66). Sistem ekonomi pasar yang

dicetuskan oleh Adam Smith berintikan:

_ “tangan yang tidak terlihat akan menggerakkan kegiatan ekonomi yaitu dengan

adanya keinginan seseorang/sekelompok orang yang memberikan sebuah

barangdan atau jasa untuk mendapatkan barang lainnya (pertukaran).

_ Harga dalam pasar dapat goyah terutama karena hokum penawaran dan

permintaan, serta keinginan pengusaha menggunakan modalnya sebaik mungkin.

Oleh karena itu harga pasar dalam jangka pendek dapat sangat tinggi atau sangat

rendah, tetapi dalam jangka panjang akan mencapai keseimbangan.

_ Dalam sistem bebas seperti itu pemerintah suatu Negara mempunyai tiga tugas

yang sangat penting yaitu:

_ Berkewajiban melindungi Negara dari kekerasan dan serangan negara bebas

lainnya.

_ Melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidakadilan atau

penindasan oleh anggota masyarakat lainnya atau mendirikan badan hokum yang

dapat diandalkan.

_ Mendirikan dan memelihara beberapa institusi atau sarana untuk umum yang

tidak dapat dibuat oleh perorangan karena keuntungan yang didapat darinya

terlalu kecil sehingga tidak dapat menutupi biayanya. Dengan kata lain di luar itu,

kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada swasta. (Suroso, 1997).

Pada dasarnya sistem ekonomi yang kapitalis murni hampir tidak ada. Yang

berkembang sekarang ini sistem ekonomi yang sudah campuran. Hanya kadar

dominasinya yang menentukan kecenderungannya kepada suatu jenis sistem ekonomi. Negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat, Swedia, Belanda dan Prancis.

a. Ciri dari sistem ekonomi pasar/liberal/bebas/kapitalis.

Sistem ekonomi pasar/liberal/bebas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal.

2) Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya.

3) Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba.

4) Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (swasta).

5) Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar.

6) Persaingan dilakukan secara bebas.

7) Peranan modal sangat vital.

b. Kebaikan sistem ekonomi pasar/liberal/bebas/kapitalis.

Sistem ekonomi pasar/liberal/bebas/kapitalis memiliki berbagai kebaikan antara lain:

1) Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan

ekonomi.

2) Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi.

3) Munculnya persaingan untuk maju.

4) Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu

tidak akan laku di pasar.

5) Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas

motif mencari laba.

c. Kelemahan sistem ekonomi pasar/liberal/bebas/kapitalis.

Sistem ekonomi pasar/liberal/bebas/kapitalis memiliki kelemahan sebagai berikut:

1) Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan.

2) Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal.

3) Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat.

4) Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber

daya oleh individu.

Suatu perekonomian pasar/liberal/bebas/kapitalis dengan lembaga milik pribadi dan

warisan menimbulkan kondisi untuk mengumpulkan kekayaan dan

mempertahankannya dalam lingkungan keluarga dari satu ke lain generasi (Grossman, 2004). Ini merupakan wujud kelemahan dari sistem ekonomi pasar/liberal/bebas dimana akan terjadi penumpukan kekayaan pada sekelompok orang secara turun temurun. Karena pemerintah tidak membatasi kegiatan ekonomi, maka orang bebas melakukan apapun yang menguntungkan bagi dirinya dan sesuka hatinya. Ekonomi pasar efektif dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran pasaruntuk masing-masing produk, tapi perekonomian pasar kurang bisa diharapkan dalammenciptakan keseimbangan makro ekonomi (Grossman, 2004). Hal ini salah satunya disebabkan karena seluruh kesatuan ekonomi melakukan kegiatan ekonomi secara otonomi tanpa adanya koordinasi langsung. Hal ini dapat menyebabkan kondisi perekonomian suatu negara sangat fluktuatif, kecuali pemerintah mengambil kebijakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negaranya. Suatu perekonomian dengan perusahaan swasta cendereung memproduksi barang yang laku di pasar daripada fasilitas umum.

3. Sistem Ekonomi Komando/Terpusat/Etatisme/Sosialis/Komunis

Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat

dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini

mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx (Suroso, 1997). Masyarakat komunis

yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat yang tidak ada kelas sosialnya. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Rusia, Cina, dan Kuba.

a. Ciri-ciri sistem ekonomi komando

Sistem ekonomi komando memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah.

2) Hak milik perorangan tidak diakui.

3) Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam

kegiatan perekonomian.

4) Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

b. Kebaikan sistem ekonomi komando

Sistem ekonomi komando memiliki kebaikan antara lain:

1) Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah

ekonomi lainnya.

2) Pasar barang dalam negeri berjalan lancar.

3) Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga.

4) Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan.

5) Jarang terjadi krisis ekonomi.

c. Kelemahan sistem ekonomi komando

Sistem ekonomi komando memiliki kelemahan antara lain:

1) Mematikan inisiatif individu untuk maju

2) Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat

3) Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya

4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari system ekonomi pasar dan

terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan

masalah ekonomi. Dalam bentuk perekonomian campuran sumber-sumber ekonomi

bangsa, termasuk factor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau kelompok swasta,

di samping sumber tertentu yang dikuasai pemerintah pusat, atau pemerintah daerah, atau pemerintah setempat. Karena itu dalam sistem ekonomi campuran dikenal paling tidak dua sektor ekonomi, yaitu sektor swasta dan sektor Negara (Cornelis Rintuh, 1995: 41). Sistem ini berkembang dan sekarang diberlakukan baik oleh Negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi pasar (Negara industri barat) maupun oleh Negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi perencanaan yang ketat/terpusat (Uni Soviet). Pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang ketat ternyata menimbulkan depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Sedang pemberlakuan sistem ekonomi perencanaan yang ketat juga tidak mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Berdasarkan pengalaman tersebut banyak Negara menganut sistem ekonomi campuran ini. (Suroso, 1997). Sistem ekonomi campuran melahirkan ekonomi pasar bebas, yang memungkinkan persaingan bebas tetapi bukan persaingan yang mematikan, campur tangan pemerintah dieprlukan untuk menstabilisasi kehidupan ekonomi, mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta, mengatasi gejolak-gejolak, dan membantu golongan ekonomi lemah.

a. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran.

Sistem ekonomi campuran antara lain:

Rowland Bismark F. Pasaribu PERTEMUAN 01 | 6

1) Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat.

2) Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.

3) Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan,

menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan

swasta.

4) Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang.

Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari

sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Secara umum saat ini hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan

sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap

ekonomi pasar seperti Amerika, Hongkong, dan negara–negara eropa barat yang

berpaham liberal, sementara negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat

adalah Kuba, Polandia dan Rusia yang berideologi sosialis atau komunis. Kebanyakan negara-negara menerapkan sistem ekonomi campuran seperti Perancis, Malaysia dan Indonesia.

Namun perubahan politik dunia juga mempengaruhi system ekonomi, seperti halnya

yang dialami Uni Soviet pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, kehancuran

komunisme juga mempengaruhi sistem ekonomi soviet, dari sistem ekonomi terpusat (komando) mulai beralih ke arah ekonomi liberal dan mengalami berbagai perubahan positif.

b. Kebaikan Sistem Ekonomi Campuran

1) Menghindarkan Free Fight liberalism

2) Menghindarkan adanya monopoli

3) Menghindarkan dominasi kekuasaan pemerintah

C. Sistem Perekonomian di Indonesia

1. Bentuk sistem perekonomian Indonesia

Dalam pidato yang diucapkan oleh wakil presiden RI dalam konferensi ekonomi di

Yogyakarta pada tanggal 3 febuari 1946 dikatakan bahwa dasar politik perekonomian RI terpancang dalam UUD 1945 dalam bab kesejahteraan sosial pasal 33. Sementara itu Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya dihadapan “School of AdvancedInternational Studies” Washington D.C tanggal 22 Febuari 1949 juga menegaskan bahwa yang dicita-citakan ialah suatu macam ekonomi campuran yaitu lapanganlapangan tertentu akan dinasionaliasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lainnya akan terus terletak dalam lingkungan usaha partekelir. Meskipun sistem perekonomian Indonesia sudah cukup jelas dirumuskan oleh tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang sekaligus menjadi tokoh pemerintahan pada awal republic Indonesia berdiri, dalam perkembangannya pembicaraan tentang system perekonomian Indonesia tidak hanya berkisar pada sistem ekonomi campuran, tetapi mengarah padasuatu bentuk baru yang disebut system ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila(SEP) menurut Mubyarto (1987) adalah “ekonomi yang dijiwai oleh ideologiPancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama berasaskankekeluargaan dan kegotong-royongan nasional”. Sistem Ekonomi pancasila yang menjadi sumber ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila membawa keharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem ekonomi Pancasila yang dimili Indonesia kadang disebut juga sebagai

demokrasi ekonomi. Dijelaskan oleh Latief (1984) bahwa “demokrasi ekonomi yang

menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan yang meliputi ciri-ciri positif maupun

negatif yang harus dihindarkan. Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan

pedoman bagi kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi Indonesia berbunyi

“pembangunan ekonomi yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi menentukan

bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan

(Suroso, 1997).

Demokrasi Ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

_ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

_ Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh Negara.

_ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh engara

dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

_ Sumber-sumber kekayaan dan keuangan engara digunakan dengan permufakatan Lembaga lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada Lembagalembaga Perwakilan Rakyat pula.

_ Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki

serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

_ Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidka boleh bertentangan

dengan kepentingan masyarakat.

_ Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga Negara diperkembangkan

sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

_ Fakir miskin dan anak-anak etrlantar dipelihara oleh Negara (Rintuh, 1995).

Dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negative sebagai berikut:

_ Sistem Free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan

bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.

_ Sistem etatisme dalam mana Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat

dominan serta mendesak dan mamtikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi

di luar sektor Negara.

_ Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang

merugikan masyarakat (Rintuh, 1995).

Sistem ekonomi Indonesia yang dikenal sebagai Demokrasi Ekonomi adalah SistemEkonomi yang dijalankan oleh Indonesia. Sistem tersebut juga ada yang menyebutnya sebagai sistem ekonomi Pancasila. Pancasila meurpakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, maka sistem ekonomi Indonesia pun lebih tepat jika didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mubyarto mengatakan bahwa, apa yang disebut oleh presiden Suharto tentang sistem ekonomi koperasi sebagai sistem ekonomi Indonesia itu, tidaklah berbeda dengan sistem ekonomi Pancasila (Swasono, 1985).

2. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila

Menurut Mubyarto (1993) dan Rintuh (1995), Sistem Ekonomi Pancasila memiliki ciriciri

sebagai berikut:

a. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral;

b. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial

(egalitarianism), sesuai asas-asas kemanusiaan;

c. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang

tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi;

d. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling

konkrit dari usaha bersama;

e. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional

dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin

keadilan sosial.

Menurut Emil Salim, ciri-ciri di atas dilengkapi dengan pengertian yang berdasarkan

pada dokumen-dokumen UUD 1945 dan GBHN, dapat ditarik dari ciri-ciri sistem

ekonomi Pancasila sebagai berikut:

a. Peranan negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting, tetapi tidak

dominan agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme (serba negara). Peranan swasta

adalah penting, tetapi juga tidak dominan agar dicegah tumbuhnya free fight

liberalism. Dalam sistem ekonomi Pancasila, usaha negara dan swasta tumbuh

berdampingan dengan perimbangan tanpa dominasi berlebihan satu terhadap

yang lain.

b. Hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidka didasarkan pada dominasi

modal seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalis. Juga tidak didasarkan atas

dominasi buruh seperti halnya dalam sistem ekonomi komunis tetapi asas

kekeluargaan, menurut keakraban hubungan antar manusia.

c. Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral. Produksi dikerjakan

oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota

masyarakat.

d. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan

yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat

e. Tidak bebas nilai, bahkan sistem nilai inilah mempengaruhi kelakuan pelaku

ekonomi. (Swasono, 1985).

Pada akhir-akhir ini banyak diperbincangkan mengenai system ekonomi kerakyatan.

Seperti yang dikemukakan oleh pakar ekonomi kita Prof. Mubyarto bahwa sistem

ekonomi kerakyatan tidaklah berbeda dengan apa yang disebut dengan sistem

ekonomi Pancasila. Hanya lebih ditekankan pada sila ke 4 yakni “Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

3. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas

kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan

pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial:

Rowland Bismark F. Pasaribu PERTEMUAN 01 | 9

_ Berdaulat di bidang politik

_ Mandiri di bidang ekonomi

_ Berkepribadian di bidang budaya

Yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

sosial :

_ Penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem

dan kebijakan ekonomi

_ Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural

_ Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di

sekolah-sekolah dan perguruan tinggi

Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD

1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata

sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila

harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala

Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis.

Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat

lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

“Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan

anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lah yang diutamakan bukan

kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialahkoperasi.”

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang.

Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai

hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat

yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuan yang diharapkan dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan:

_ Membangun Indonesia yang berdikiari secara ekonomi, berdaulat secara politik,

dan berkepribadian yang berkebudayaan.

_ Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

_ Mendorong pemerataan pendapatan rakyat.

_ Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

Lima hal pokok yang harus segera diperjuangkan agar system ekonomi kerakyatan

tidak hanya menjadi wacana saja:

_ Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi

praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya.

_ Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang

berkeadilan (fair competition).

Rowland Bismark F. Pasaribu PERTEMUAN 01 | 10

_ Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah

daerah.

_ Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap.

_ Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “sejati” dalam

berbagai bidan usaha dan kegiatan. Yang perlu dicermati, peningkatan

kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada

paradigma lokomatif, melainkan pada paradigma fondasi.

4. Dasar/Landasan Sistem Ekonomi Indonesia

Dasar filosofis sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan dasar konstitusionilnya adalah UUD 1945 pasal 23, 27, 33, dan 34 (Rintuh, 1995). Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan,kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang) (Swasono, 1985).

Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi

Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34. Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yuang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan “dikembalikan” ke dalamPasal-Pasal asli UUD 1945.

Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang

menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan,

rakyat sebagai ummat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu

sama lain, saling tolongmenolong dan bergotong-royong.

Dari landasan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas

(Pancasila, UUD 1945, TAP MPRS No. XXIII/66 dan GBHN-GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1998, 1999), jelas bahwa ekonomi Indonesia berpedoman pada ideologi

kerakyatan. Kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya

pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki “otokrasi ekonomi”, sebagaimana pula demokrasi politik menolak “otokrasi politik”. Asas kekeluargaan yang brotherhoodbukanlah asas keluarga atau asas kekerabatan yang nepotistik. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah asas ekonomi kolektif (cooperativism) yang dianut Indonesia.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Ekonomi di Indonesia

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sistem ekonomi Indonesia adalah

sebagai berikut:

a. Faktor intern

1) Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ialah pranata yang mempunyai kegiatan

dalam bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Secara sederhana, lembaga ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai berikut; sektor

agraris yang meliputi sektor pertanian, seperti sawah, perladangan, perikanan, dan

pertenakan.

2) Sumber Daya Ekonomi. Potensi sumber daya ekonomi atau lebih dikenal dengan

potensi ekonomi daerah pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu atau segala

sesuatu sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik yang tergolong pada sumber

daya (natural resources/endowment factors) maupun potensi sumber daya

manusia yang dapat memberikan manfaat serta dapat digunakan sebagai modal

dasar pembangunan (ekonomi) wilayah.

3) Faktor Produksi yang Dimiliki. Faktor produksi adalah sumber daya yang

digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, factor

produksi dibagi menjadi empat kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya

alam, dan kewirausahaan. Namun pada perkembangannya, faktor sumber daya

alam diperluas cakupannya menjadi seluruh benda tangibel, baik secara langsung

dari alam maupun tidak, yang digunakan oleh perusahaan, yang kemudian disebut

sebagai faktor fisik (physical resources). Selain itu, beberapa ahli juga menganggap

sumber daya informasi sebagai sebuah faktor produksi mengingat semakin

pentingnya peran informasi era globalisasi ini. (Griffin R: 2006) secara total, saat

ini ada lima hal yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja (labor),

modal (capital) sumber daya fisik (physical resources), kewirausahaan

(entrepreneurship), dan sumber daa informasi (information resourcs).

4) Lingkungan Ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah sebuah penggabungan dari

beberapa faktor ekonomi, seperti jumlah tenaga kerja, produktivitas, pendapatan,

kekayaan, inflasi, dan suku bunga. Faktor-faktor ini terpengaruhi pola pengeluaran

individu dan perusahaan.

Lingkungan ekonomi dipengaruhi oleh:

a) Pendapatan dan kekayaan: pendapatan perekonomian diukur dengan GDP,

GNP, dan pendapatan perkapita. Nilai tinggi faktor-faktor ini menunjukkan

suatu lingkungan ekonomi progresif.

b) Tingkat pekerjaan: kerja yang tinggi merupakan gambaran positif

perekonomian. Namun, ada banyak pengangguran termasuk kerja parsial dan

setengah pengangguran.

c) Produktivitas: ini adalah output yang dihasilkan dari jumlah yang diberikan

masukan tingkat tinggi mendukung produktivitas lingkunan ekonomi.

5) Organisasi dan Manajemen. Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang

masing-masing di peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian dalam

mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung

lagi dalam beberapa bentuk hasil. Manajemen adalah suatu proses perencanaan,

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya dari anggota organisasi

serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai

tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Faktor Ekstern

1) Falsafah Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang

berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila ini diberlakukannya

etik dan moral agama, bukan materialisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab

yang tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Persatuan Indonesia berlakunya

kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam

ekonomi. Kerakyatan mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup

orang banyak. Serta Keadilan Sosial yang mengutamakan persamaan/emansipasi,

kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang.

2) Landasan Konstitusional UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama

bertumpunya system ekonomi Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal

mengenai keekonomian yang berada pada Bab XIV UUD 1945 yang berjudul

Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita cita kemerdekaan. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal restrukturisasi ekonomi, pasal

untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi. Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945

menegaskan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

atas asas kekeluargaan. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi,

kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting

bagi negara dan menguasai hajad hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan

rakyat banyak ditindasinya. Pasal dalam UUD lainnya yang mempengaruhi sistem

ekonomi di Indonesia antara lain pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.

3) GBHN. Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi

Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988),

yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butirbutir yang berasal dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yuang berfungsi social dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butirbutir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan dikembalikan ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945.

4) Keadaan Kondisi Politik. Politik juga menentukan sistem ekonomi. Seperti

misalnya apabila kondisi politik di Indonesia yang tidak stabil seperti terjadi

konflik di beberapa daerah yang disebabkan oleh faktor ekonomi, maka sistem

ekonomi pun akan diganti karena sudah tidak seuai dengan kehidupan bangsa

Indonesia.

5) Kepastian Hukum. Kepastian hukum tentang sistem ekonomi tersebut

berdasarkan pada Pancasila serta UUD 45.

6) Masyarakat dalam arti luas. Yang dimaksud masyarakat dalam arti luas yaitu

semua masyarakat Indonesia dari golongan bawah hingga golongan atas yang

berpastisipasi dalam perekonomian Indonesia.

7) Pemerintah. Keputusan pemerintah dalam mengubah atau menetapkan system

ekonomi sangatlah penting. Karena keputusan tertinggi ada pada pemerintah.

Rowland Bismark F. Pasaribu PERTEMUAN 01 | 13

Walaupun masyarakat menghendaki pengubahan tersebut, namun pemerintah

tidak mengubahnya, maka system ekonomi pun tidak akan berubah.

DAFTAR PUSTAKA

-       Cornelis Rintuh. (1995). Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Liberty

-       Dochak Latief. (1984). Perbandingan sistem skonomi: islam, liberalisme, sosialisme.

-       Yogyakarta: Yayasan penerbitan FKIS IKIP

-       Dumairy. (1996). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.

-       Gregory Grossman. (1995). Sistem-sistem ekonomi. Cetakan ketiga. Jakarta: PT Bumi Aksara

-       Mubyarto. (1987). Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan. Jakarta: LP3ES

-       Suroso. (1994). Perekonomian Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

-       Sri Edi Swasono. (1985). Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi. Jakarta:

-       Universitas Indonesia (UI-Press)